INDONESIA DALAM ANGKA

INDONESIA DALAM ANGKA
Oleh Johan Aristya Lesmana

1. A.   KEKAYAAN DAN PENERIMAAN NEGARA

No
PERUSAHAAN
KOMODITAS/ BISNIS
DEVIDEN KE NEGARA (Rp)
1
PT. PERTAMINA
MIGAS
10,47 TRILIUN
2
PT. TELKOM
TELEKOMUNIKASI
3,3 TRILIUN
3
PT. FREEPORT
TAMBANG
2,1 TRILIUN
4
PT. BANK MANDIRI
PERBANKAN
1,5 TRILIUN
5
PT. BANK BRI
PERBANKAN
1,5 TRILIUN
6
PT. SEMEN GRESIK
SEMEN
827 MILLIAR
7
PT. PGN
GAS
703 MILLIAR
8
PT. BA
TAMBANG
656 MILLIAR
9
PT. PELINDO II
PELABUHAN
560 MILLIAR
10
PT. TIMAH
TAMBANG
436 MILLIAR

ASET NEGARA INDONESIA
Rp. 2.071 TRILIUN
ASET  BUMN
Rp. 2.505 TRILIUN
CADANGAN DEVISA
66,1 MILLIAR US$
APBN 2009
Rp. 1.201 TRILIUN (22,7% PDB)
GNP
3.830 US$

PENERIMAAN/SUMBER
JUMLAH
PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK 2009
634 TRILIUN
WAJIB PAJAK PRIBADI
9,8 Jt ORANG
WAJIB PAJAK BADAN USAHA
1,2 Jt INSTANSI
PENERIMAAN PAJAK 2009
566 TRILIUN
PROYEKSI PENERIMAAN BEA & CUKAI 2010
81,9 TRILIUN
PENDAPATAN PT. PLN 2009
89 TRILIUN
LABA BERSIH PT. PLN 2009
10 TRILIUN

1. B.   5 ORANG TERKAYA ASIA TENGGARA

NO
                              NAMA               
NILAI KEKAYAAN
1
ABURIZAL BAKRIE (INDONESIA)
9,2 MILLIAR US$
2
ROBERT KUCK (MALAYSIA)
7,6 MILLIAR US$
3
ANANDA KRISHNAN (MALAYSIA)
7,4 MILLIAR US$
4
BUDI HARTONO (INDONESIA)
6,8 MILLIAR US$
5
NG TENG FONG (SINGAPURA)
6,7 MILLIAR US$

1. C.   TANTANGAN BERSAMA

CPI 2009
PERC 2010
HDI 2009
INDEKS SUAP 2009
NO
HUMAN DEVELOPMENT INDEX—UN 2009
SCORE
1
NORWAY
0,971
66
MALAYSIA
0,829
92
CHINA
0,772
111
INDONESIA
0,734
182
NIGER
0,340

NO
CORRUPTION PERSEPTION INDEX—TI 2009
SCORE
1
NEW ZEALAND
9,6
2
DENMARK
9,3
3
SINGAPORE
9,2
56
MALAYSIA
4,5
111
INDONESIA
2,8
180
SOMALIA
1,1

NO
POLITICAL ECONOMIC RESEARCH CONSULTANCY—PERC
SCORE
1
SINGAPORE
1,42
9
MALAYSIA
6,47
16
INDONESIA
9,27

NO
INDEX SUAP INSTANSI PUBLIK—TII 2009
SCORE
1
POLISI
48%
2
BEA & CUKAI
41%
3
IMIGRASI
34%
4
DLLAJR
33%
5
PEMKOT/KAB/PROV
33%
6
BPN
32%
7
PELINDO
30%
8
PENGADILAN
30 %
9
KEMKUMHAM
21%
10
ANGKASA PURA
21%
11
KANTOR PAJAK DAERAH
17%
12
KEMKES
15%
13
KANTOR PAJAK NASIONAL
14%
14
BPOM
14%
15
MUI
10%

JUMLAH PENDUDUK MISKIN & PENGANGGGURAN DI INDONESIA MENCAPAI ANGKA 34,9 JUTA JIWA

1. D.   TENTANG KORUPSI

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 “Setiap orang yang secara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
-30 Jenis Korupsi
-7 kelompok kategori korupsi

• Kerugian keuangan Negara
• Suap-menyuap
• Penggelapan dalam jabatan
• Pemerasan
• Perbuatan curang
• Benturan kepentingan dalam pengadaan
• gratifikasi

LATAR BELAKANG BERDIRINYA KPK

1. 1.      TAP MPR No. XI/MPR/1998

(Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN)

1. 2.      UU No. 28 Tahun 1999

(Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN)

1. 3.      UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

(Tentang Tindak Pidana Korupsi)

1. 4.      UU No.30 Tahun 2002

(Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)

SOLUSI PEMBERANTASAN KORUPSI

1. 1.     SISTEM

• Reformasi Borokrasi
• Reformasi Perundang-undangan dan kelembagaan penegakan hokum
• Reformasi pelayanan pada masyarakat
• Reformasi perpolitikan

1. 2.     PENEGAKAN HUKUM

• Lembaga independen dengan kewenangan luas
• Ppenegakan hukum yang konsisten
• Pembagian kewenangan yang luas

1. 3.     SOSIAL KEMASYARAKATAN

• Disiplin
• Kerja keras
• Taat hokum

1. 4.     KEBANGSAAN

• Pendidikan karakter
• Arah kebijakan nasional
• Pelayanan kepada Negara

Sumber : Litbang Bidang Pendidikan dan Hubungan Masyarakat KPK